Sistem perlindungan TKI di Hongkong belum berjalan secara optimal. Hal itu akibat maraknya agen penempatan TKI yang mengabaikan haknya.

Identitas ganda para TKI menjadi salah satu akar masalah manajemen TKI yang bekerja di luar negeri. Akibatnya, warga negara menjadi komoditas.

Timwas TKI mengapresiasi sikap pemerintahan Hongkong yang memberikan fasilitas Victoria Park untuk berlibur kepada para buruh migran asal Indonesia.

Ketua Kunjungan Timwas TKI DPR RI Dede Yusuf meminta Pemerintah Daerah dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.

Anggota Timwas TKI DPR RI Rahayu Saraswati meminta kepada Pemerintah untuk menyediakan pusat rehabilitasi bagi korban TPPO yang dipulangkan dalam keadaan membutuhkan rehabilitasi dan kasih sayang dari orang-orang sekitar.

Timwas TKI DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengimbau kepada Pemerintah agar mengalokasikan sebagian 20 persen anggaran pendidikan untuk mendidik dan melatih bagi calon TKI.